Presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden RI pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Sehari setelah pelantikan atau pada 21 Oktober, Prabowo akan langsung mengumumkan daftar menteri di kabinet pemerintahannya. Hal itu diungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Dia mengaku sudah mengobrol dengan Prabowo tentang rencana menyusun pemerintahan baru.

“Kemarin dia bilang ‘Aku dilantik tanggal 20, 21 aku umumkan kabinet itu aku lantik, terus sidang kabinet 23’. Begitu sudah sistematiknya beliau melakukan, membuat programnya,” ungkap Luhut pada launching buku Sea Power Indonesia di Jakarta, Selasa (7/8).

Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Prabowo mulai menggodok nama-nama menteri yang akan masuk kabinet baru. Belum ada keputusan final mengenai susunan kabinet.

“Bocoran nama-nama belum dapat kami sampaikan karena pada saat ini Pak Prabowo sedang mensinkronkan antara nomenklatur-nomenklatur kementerian, baik yang lama maupun yang baru,” kata Dasco usai upacara di Istana Merdeka, Jakarta, Sabtu (17/8).

“(Penggodokan) dengan nama-nama yang ada hasil menyinkronkan, baik dari parpol maupun dari profesional,” tuturnya.

Pemilihan menteri di kabinet Prabowo jelas menjadi sorotan karena akan mempengaruhi setiap kebijakan yang diambil terutama di bidang ekonomi. Pemilihan menteri bidang ekonomi seperti menteri keuangan, menteri perdagangan, menteri BUMN, dan menteri energi dan sumber daya mineral (ESDM) tentu akan turut memengaruhi arah perekonomian Indonesia ke depan.

Lantas menteri ekonomi seperti apa yang harus dipilih Prabowo?

Ekonom UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi menteri ekonomi pilihan Prabowo. Pertama, memiliki orientasi ekonomi yang tidak berpihak pada ideologi neoliberalisme, yaitu kebijakan yang cenderung mengutamakan pasar bebas dan pengurangan peran pemerintah dalam ekonomi.

“Sebaliknya, ia harus fokus pada ekonomi yang inklusif dan pro-rakyat,” kata Achmad kepada CNNIndonesia.com.

Kedua, menteri ekonomi yang ideal harus mampu menjaga disiplin fiskal dengannya ketat, yang berarti memastikan pengelolaan anggaran negara dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah risiko pembengkakan utang negara.

Menteri ekonomi, sambungnya, harus menjaga disiplin fiskal dan memprioritaskan belanja negara pada sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Ketiga, menteri ekonomi harus memprioritaskan peningkatan daya beli publik. Ini berarti kebijakan-kebijakannya harus fokus pada kesejahteraan masyarakat, misalnya dengan menjaga harga-harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan lapangan kerja.

“Menteri tersebut harus fokus pada kebijakan yang mendorong daya beli masyarakat, meningkatkan investasi, dan menciptakan lapangan kerja,” katanya.

Achmad mengatakan Prabowo boleh saja memilih menteri bidang ekonomi dari kalangan profesional maupun yang berlatar belakang politik, tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan.

Untuk kalangan profesional, menteri tersebut harus memiliki latar belakang profesi seperti ekonom, akademisi, atau praktisi bisnis, yang biasanya memiliki pendekatan berbasis data dan pengalaman langsung dalam mengelola ekonomi. Mereka diharapkan bisa membawa perspektif objektif serta solusi berbasis bukti untuk menangani tantangan ekonomi.

Sementara jika menteri dipilih dari partai politik, harus memiliki pemahaman ekonomi yang mendalam, komitmen pada kebijakan pro-rakyat, dan rekam jejak bersih dalam pengelolaan ekonomi atau kebijakan publik.

“Tokoh politik tersebut harus mampu mengambil keputusan strategis yang tidak hanya populer, tetapi juga bermanfaat dalam jangka panjang untuk ekonomi Indonesia,” kata Achmad.